Dobo,(RadarAuNews.com)-Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, bukan disebabkan oleh habisnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM). Kuota BBM hingga saat ini masih aman dan penyalurannya tidak bermasalah.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kepulauan Aru, Bernadus Atdjas, di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
"Antrian panjang ini tidak terkait dengan kuota. Permasalahan kuota itu tidak ada masalah. Permasalahannya antrian ini yang pasti tidak masalah dengan kuota," tegasnya.
Atdjas menjelaskan, untuk solar memang sempat ada sedikit masalah di beberapa titik, namun sudah diantisipasi oleh pihak Pertamina dan penyalurannya sampai sekarang tidak ada masalah.
Untuk Pertalite dan Pertamax di Kota Dobo juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kenaikan harga hanya terjadi pada BBM industri, yakni sekitar Rp14.000.
"Kalau Pertamax itu BBM industri, bukan subsidi. Jadi penyalurannya tergantung dari pihak SPBU mau tebus berapa, itu pasti dilayani karena tidak ada batas kuota. Kalau subsidi ada kuota, tapi kalau Pertamax tergantung dari pihak SPBU saja," jelasnya.
Penyebab utama antrian panjang, kata kadis, adalah gangguan mesin di SPBU Reguler. SPBU tersebut memiliki sekitar 3 mesin, dan salah satunya mengalami gangguan.
Pihak SPBU beralasan alat pengganti sudah ada, namun teknisi harus didatangkan dari Lombok untuk memperbaikinya. Alasan lainnya, pesawat belum beroperasi sehingga teknisi belum bisa datang.
Atdjas menilai alasan tersebut tidak masuk akal, karena pesawat sudah jalan dan kapal juga terus beroperasi, namun sudah hampir satu bulan lebih teknisi tidak kunjung datang untuk memperbaiki mesin tersebut.
"Saya sudah minta kalau bisa dengan pesawat tidak bisa, datang dengan kapal. Karena kalau begini, akibat kesalahan dari SPBU, Pemda yang disorot," ujarnya.
Ia menegaskan telah memberikan peringatan kepada pihak SPBU untuk segera memperbaiki mesin dan jangan lagi beralasan kiri-kanan.
Permasalahan lain adalah, di Kota Dobo hanya ada dua SPBU yang menjual BBM subsidi, yakni SPBU Kompak dan SPBU Nelayan. Sementara SPBU Reguler saat ini hanya menjual BBM industri.
Dari tiga SPBU di Kota Dobo, sebagian besar masyarakat kini beralih dari BBM industri ke Pertalite karena harga BBM industri naik. Akibatnya, kebutuhan Pertalite meningkat tajam dan antrian menumpuk di dua SPBU tersebut.
"Sebagian besar masyarakat sekarang beralih dari yang tadinya Pertamax ke Pertalite. Jadi kebutuhan Pertalite sudah tambah meningkat karena perpindahan konsumsi BBM," kata Atdjas.
Dirinya mengimbau masyarakat agar tidak hanya mengantre di dua SPBU yang ramai. Masih ada dua SPBU lain yang sepi dan tidak ada antrian, yang juga menyediakan Pertamax dan BBM industri.
Ia juga meminta setiap SPBU untuk melayani masyarakat sampai pukul 12.00 malam sesuai dengan instruksi Pemerintah Daerah. Antrian panjang biasanya terjadi di sore hari, padahal waktu pelayanan masih panjang hingga tengah malam.
"Kalau bisa jangan masyarakat hanya mengharap kedua SPBU ini. Ada dua SPBU yang sunyi terus, tidak ada antrian. Tolong dipindahkan ke sana supaya mengurangi antrian," pintanya.
Kadis Perindag juga meminta agar antrian tidak sampai meluber ke badan jalan umum dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Terkait minyak tanah, Atdjas memastikan kuotanya sampai Desember masih aman dan tidak ada masalah. Namun ia menyoroti masih adanya pangkalan-pangkalan nakal yang menjual di atas harga dan sempat viral di media sosial.
Saya dapat WA langsung dari masyarakat dan malam itu juga langsung sudah dipindahkan. Kalau bisa jangan ulang lagi," tegasnya.
Ia meminta Pertamina untuk menertibkan pangkalan-pangkalan yang berkontrak dengannya. Jangan sampai Pertamina hanya terima bersih dan untung, sementara Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat.
Tolong evaluasi lagi pangkalan yang berkontrak dengan anda. Kami sudah kasih masukan untuk tertibkan, tapi tidak pernah ditekan. Apa mau kita Pemerintah Daerah yang disalahkan terus, kalian terima untung," ujarnya.
Menanggapi masih adanya kios-kios yang menjual BBM eceran padahal sudah ada edaran Bupati yang melarangnya, Bernadus mengakui sebagian besar kios sudah mengikuti aturan Pemerintah Daerah. Namun masih ada satu dua kios yang masih nakal.
Dirinya memastikan Satpol PP akan terus melakukan kontrol dan penertiban terhadap kios-kios nakal tersebut.
"Sudah ada larangan resmi dari tahun kemarin. Sebagian besar kios sudah mengikuti arahan, tapi ada satu dua kios yang masih nakal. Nanti kita sempurnakan kembali dan Satpol PP akan terus kontrol, tutupnya.
(H.L).
Social Footer