Dobo,(RadarAruNews.com) Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Maluku, Johan Rahantoknam, menegaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang konsisten memberikan ruang dan dukungan kepada kader perempuan, khususnya perempuan asli Kepulauan Aru. 

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Aru Tengah, yang berlangsung di Aula Suasana Baru, Dobo, Kamis (18/6/2026).

Dalam sambutannya, Johan memberikan apresiasi khusus kepada Peni Silvana Loy, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kepulauan Aru.

Menurutnya, Peni Loy merupakan sosok perempuan yang berhasil menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.

"Ibu Peni ini luar biasa. Satu-satunya partai yang memperhatikan kader perempuan dan anak asli Aru adalah PDI Perjuangan. Saat banyak orang berebut kekuasaan menjadi pejabat atau politisi, PDI Perjuangan secara konsisten mendukung kadernya. Hari ini Ibu Peni menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD,” kata Johan.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua perempuan yang memimpin DPC PDI Perjuangan di Maluku, yakni Peni Silvana Loy di Kepulauan Aru dan Fitria di Maluku Tenggara. Namun, Peni disebut memiliki pengalaman lebih panjang karena saat ini memasuki periode kedua kepemimpinannya sebagai Ketua DPC.

Karena itu, lanjut Johan, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan penguatan kader di Kepulauan Aru.

Selain menyoroti kepemimpinan Peni Loy, Johan juga mengapresiasi penunjukan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Ch. Barends, sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang baru saja ditetapkan beberapa pekan lalu.

Menurutnya, penunjukan Mercy merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Aru karena sosok tersebut berasal dari daerah yang sama dan kini memegang peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah-daerah kepulauan di tingkat nasional.

“Kita harus bangga karena Ketua Pansus Ranperda Kepulauan adalah Mercy Barends, orang Aru juga. Beliau mendapat dua kepercayaan besar, sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masa bakti 2025-2030 di DPP dan sekarang menjadi Ketua Pansus. Menjadi Ketua Pansus itu tidak gampang,” ujarnya.

Johan menjelaskan bahwa perjuangan menghadirkan regulasi khusus bagi daerah kepulauan telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade. Karena itu, keberadaan pansus tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada wilayah kepulauan, termasuk dalam aspek pembagian anggaran pembangunan.

Menurutnya, apabila regulasi terkait daerah kepulauan dapat diwujudkan, maka daerah-daerah kepulauan akan memperoleh porsi perhatian dan pembiayaan yang lebih adil dibanding kondisi saat ini.

“Pansus ini sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Kalau perjuangan ini berhasil dan Undang-Undang Kepulauan ditetapkan, maka daerah kepulauan bisa memperoleh keadilan yang lebih baik dalam pembagian anggaran pembangunan,” katanya.

Johan juga mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan agar tetap solid dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur politik maupun pemerintahan.

Kegiatan Pendidikan Politik dan Musyawarah Anak Cabang tersebut dihadiri kader serta pengurus PDI Perjuangan dari Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Aru Tengah sebagai bagian dari upaya konsolidasi organisasi dan penguatan kapasitas kader menjelang agenda-agenda politik ke depan.

(RAN).